JAKARTA,kolomnews-Juru bicara Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia ( AKSI) Abdul Wahab, S.Sos,.NL.P yang juga Ketua DPP Bidang Ekonomi Ketahanan Pangan Desa, menghadiri Konferensi Pers Pimpinan DPR RI bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (09/09/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Rakernas AKSI yang diikuti perwakilan kepala desa dari berbagai daerah. Forum ini menjadi ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi, kondisi, serta berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa sekaligus memperkuat komunikasi dan sinergi antara desa, pemerintah pusat, dan DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa berdialog dengan pimpinan DPR RI, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, Sari Yuliati, serta Menteri dan Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pembahasan tersebut menekankan pentingnya pembangunan yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah warga desa.
Abdul Wahab menyebut, salah satu perhatian utama adalah mencipatakan eksosistem ekonomi desa melalui penguatan pengembangan BUMDes, desa tematik, Desa Eksport, Desa Wisata, desa budaya, sahabat Gez. serta Koperasi Desa Merah Putih.
“Pengelolaan potensi lokal secara profesional dan transparan diharapkan mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi desa,” ujar Abdul Wahab dalam keterangan tertulisnya(9/9).
Kehadiran di gedung senayan, sebut Abdul Wahab Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) yang mencakup kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota, sejatinya menjadi wadah untuk menghimpun aspirasi dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan di Desa, baik pemerintahan serta pembangunan desa yang di harapkan berkelanjutan.
Abdul Wahab menambahkan, bagi warga desa melalui kepala Desa sebagai perwakilan, forum ini di harapakan dapat menjadi jembatan bahwa percepatan pembangunan desa membutuhkan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, DPR,.
Sehingga,kata Kepala Desa Bonda, aspirasi yang disampaikan di tingkat nasional diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kesejahteraan warga desa. Yang nantinya akan di rumuskan melalui Rekomendasi Rakernas Aksi Tahun 2026.
Bagi Kepala Desa, menurutnya sebagai refresentatif masyarakat Desa, yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, menitipkan suara akar rumput yang menaruh harapan besar melalui AKSI dari kebijakan nasional sekaligus membawa perspektif dan kepentingan desa dalam forum yang lebih luas.(ril/kn)
