Wates,kolomnews.com – Pemkab Kulon Progo bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (OJK DIY), menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 dengan tema “Peningkatan Akses Keuangan Dalam Rangka Mendorong Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, di Ruang Rapat Sermo, kompleks Pemkab Kulon Progo pada Jumat (30/4/2021).

Rapat ini dihadiri langsung oleh Bupati Kulon Progo Drs. H. Sutedjo, kepala OJK DIY Parjiman, Asisten Perekonomian Pembangunan dan SDA Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Ir. Bambang Tri Budi Harsono, MM., perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, perwakilan  kantor wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan DIY, dan seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo.

Dalam awal sambutan Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo menjelaskan tentang keberadaan TPAKD Kabupaten Kulon Progo sebagai suatu forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait, untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

“Berdasarkan SK Bupati No. 133/C/2017, Tim ini terdiri dari pemerintah daerah, instansi vertikal di daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Adapun pembentukan TPAKD dilatarbelakangi oleh adanya upaya untuk mendorong peningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan formal terhadap ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM, pengantar ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas”, jelas Sutedjo.

Adapun strategi dan arah kebijakan TPKAD periode 2021-2015, sudah ditetapkan melalui agenda Rakornas TPAKD yang diselenggarakan pada (10/12/2020). Melalui agenda ini telah diluncurkan Road Map TPAKD yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait dalam melaksanakan operasionalisasi TPAKD. Road Map ini disusun oleh OJK bersama dengan Kemendagri, Kemenkeu bidang perekonomian, dan didukung oleh Asian Development Bank (ADB).

“Dalam Road Map ini telah ditetapkan visi dan misi dari TPAKD, yaitu menjadikan TPAKD sebagai akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di daerah, guna pemerataan ekonomi dan kesejahterahan masyarakat”, ungkapnya.

Sutedjo berharap, keberadaan Road Map ini dapat lebih memperkuat TPAKD dari sisi kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya dalam mencapai target interaksi dan inklusif keuangan. Selain itu, Road Map ini juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program kerja Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), khususnya dalam hal percepatan akese keuangan di daerah, serta target pencapaian inklusif keuangan sebesar 90% diakhir tahun 2024.

Di akhir sambutannya, Sutedjo mengingatkan agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TPAKD perlu dilakukan dalam rangka mendorong motivasi kepada TPAKD di daerah, agar berkontribusi secara signifikan dalam percepatan inklusif keuangan di daerah.

Dalam kesempatan ini kepala OJK DIY, Parjiman memaparkan hasil evaluasi kinerja TPAKD Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun terakhir, sejak TPAKD Kabupaten Kulon Progo di bentuk pada (10/3/2017),

“Secara umum TPAKD Kabupaten Kulon Progo telah mampu mengimplementasikan dengan baik berbagai kegiatan akses keuangan yang menjadi program-programnya melalui sinergi antar lembaga/instansi. Meskipun pandemi Covid-19 cukup menjad tantangan, TPAKD Kulon Progoberhasil dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan”, jelas Parjiman.

Lebih lanjut, dalam sisi peranan sektor jasa keuangan khususnya perbankan, kinerja perbankan di wilayah Kulon Progo sampai dengan posisi Desember 2020, masih menunjukkan adanya pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 7,35 persen atau meningkat dari sebesar Rp2,294,268 juta pada posisi Desember 2019 menjadi Rp2,462,997 pada Desember 2020. Hal ini tentunya tidak lepas dari adanya kontribusi program kerja Business Matching melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada sektor UMKM, program pemberdayaan Bumdes melalui agen Laku Pandai serta secara tidak langsung juga didukung adanya program penguatan infrastruktur lainnya sehingga membuka peluang akses keuangan yang lebih luas lagi. Selain itu, sektor non-bank seperti pegadaian, juga turut berkontribusi dalam penyaluran kredit di masa pandemik COVID-19 melalui program Kreasi Ultra Mikro yang difokuskan untuk usaha mikro.

Dari sisi penghimpunan dana terdapat peningkatan sebesar 14,40 persen yaitu dari posisi Desember 2019 sebesar Rp3,162,038 juta menjadi sebesar Rp3,617,292 juta dari posisi Desember 2020. Hal ini juga tentunya didukung oleh implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar dan program penguatan infrastruktur berupa E-Warung dari PT BPD DIY yang memanfaatkan rekening dalam bertransaksi.

Parjiman juga menambahkan terkait review OJK DIY terhadap rencana program kerja TPAKD Kabupaten Kulon Progo, masih perlu dipertimbangkan adanya program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir sebagai salah satu program kerja tematik Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan. Program ini dinilai relevan di masa Pemulihan Ekonomi Nasional mengingat dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan oleh masyarakat luas.

“Ada Pogram K/PMR yang menawarkan jenis produk berkarakteristik khusus yaitu antara lain berbiaya rendah, proses yang cepat atau kombinasi antara keduanya. Selain itu sosialisasi edukasi produk tabungan Simpanan Pelajar melalui program nasional KEJAR “Satu Rekening Satu Pelajar” kepada pelajar dinilai tetap relevan untuk dilakukan sebagai upaya  mempersiapkan generasi muda yang lebih mapan secara financial”, imbuhnya.

Diakhir penjelasannya, Parjiman mengungkapkan harapannya terhadap TPAKD Kabupaten Kulon Progo agar dapat meningkatkan kinerja dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah melalui program-program akses keuangan dan program pendukung lainnya yang efektif sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Kulon Progo.

Selanjutnya, Asisten Perekonomian Pembangunan dan SDA Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Ir. Bambang Tri Budi Harsono, MM. Memaparkan terkait program kerja TPAKD Kabupaten Kulon Progo 2021,

“Terdapat potensi lokasi untuk percepatan akses keauangan daerah Kabupaten Kulon Progo 2021, diantaranya melalui kawasan New Yogyakarta International Airport (NYIA), kawasan Penyangga KSPN Borobudur, kawasan Bedah Menoreh / Jalur Temon-Borobudur, kawasan Aetropolis, JJLS, Tol, dan kawasan Peruntrukan Industri. Adapun tantangan kemiskinan dan kerimpangan sosial yang perlu diatasi TPAKD Kabupaten Kulon Progo” jelas Bambang.

Bambang juga menambahkan terkait populasi UMKM di Kabupaten Kulon Progo yang terlihat semakin meningkat di setiap tahunnya, “Hingga pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kulon Progo telah mencapai 42.493 unit, yang terbagi menjadi tiga bidang sektor. Sektor terbesar diraih oleh perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 47 persen, selanjutnya sektor industry pengolahan sebesar 44 persen, disusul sektor pertanian, pertenakan, kehutanan dan perikanan sebesar 8 persen, dan sektor lainnya sebesar 1 persen”, imbuhnya.

Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu kesempatan emas bagi TPKA kabupaten Kulon Progo untuk semakin mendukung perluasan serta percepatan akses keuangan masyarakat khususnya di daerah. Sehingga harapannya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat yang pada akhirnya mendukung pembangunan nasional.

Diakhir paparannya, Bambang menyebutkan terkait realisasi program kerja TPAKD Kabupaten Kulon Progo tahun 2021, “Ada 5 program kerja yang akan kami laksanakan, diantaranya Business Matching, Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan, Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan, dan Asistensi dan Pendampingan UMKM”, imbuhnya. MC Kab.Kulon Progo/Humas

Sumber : Pemkab Kulon Progo

Pewarta : Gie R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *