YOGYAKARTA,KOLOMNEWS.COM – Kantor LBH Yogyakarta yang terletak di Prenggan Kecamatan Kotagede di serang oleh orang tidak dikenal menggunakan bom molotov pada Sabtu (18/9/2021).

Berdasarkan keterangan Direktur LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhil, pelemparan bom molotov itu diperkirakan terjadi pada pukul 01.00 WIB dini hari. Teror tersebut baru diketahui pada sekitar pukul 05.00 WIB. Saat itu, seorang pegawai melihat bagian depan kantor sudah dalam keadaan terbakar.

Patut diketahui, saat ini LBH Yogyakarta sedang mendampingi berbagai kasus struktural, tidak hanya di lingkup Yogyakarta saja tetapi juga beberapa kasus di Jawa Tengah, seperti pendampingan para petani di Wadas yang terancam digusur, pembelaan terhadap dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang dipecat secara sepihak, dan pendampingan terhadap warga yang terdampak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cilacap.

Atas peristiwa tersebut LBH Yogyakarta secara resmi melaporkan peristiwa dugaan serangan bom molotov ke kantor LBH Yogyakarta kepada Polisi Resor Kota (Polresta) Yogyakarta pada Sabtu (18/9^2021).
Laporan tersebut diregistrasi dengan laporan polisi nomor: LP-B/201/IX/2021/SPKT POLRESTA YOGYAKARTA/POLDA DIY. Sebagaimana diatur dalam pasal 187 KUHP, serangan ini diduga merupakan tindak pidana. Inti dari pasal 187 KUHP ialah, dengan sengaja memunculkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang atau nyawa orang lain. Ancamannya, pidana penjara paling lama 12 tahun jika karena perbuatannya menimbulkan bahaya umum bagi barang.

“Saya juga telah dimintai keterangan, sudah diBAP oleh penyidik di bagian resor kriminal Polresta Yogyakarta,” ujar Yogi Zul Fadhli, direktur LBH Yogyakarta dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu (18/9/2021).

Selanjutnya LBH Yogyakarta mendesak polisi mengusut tuntas kejadian ini lewat penyelidikan dan penyidikan yang sesuai dengan KUHAP serta berlandaskan pada prinsip negara hukum dan nilai hak asasi manusia. Pelaku –baik pelaku lapangan atau bila ada dalangnya– harus ditemukan dan diungkap terang benderang. Motifnya juga harus dikuak sejelas-jelasnya. Penting pula ditekankan, seluruh proses hukum ini mesti ditempuh oleh polisi secara independen, mengedepankan asas keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan begitu, harapan kami dan masyarakat sipil lain untuk memperoleh keadilan dapat terwujud. Kami tidak menginginkan kejadian serupa (teror apapun itu bentuknya) terulang pada masa yang akan datang. Maka dari itu, polisi harus menjamin, hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman, dipenuhi dan dilindungi tanpa terkecuali.

Menanggapi kejadian teror bom molotov yang menyasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, menyatakan mengutuk keras serangan bom molotov terhadap kantor LBH Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021 dini hari. 
“Serangan ini merupakan sebuah bentuk teror terhadap pembela HAM. Memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak memiliki akses adalah bentuk pemenuhan hak asasi yang seharusnya dilindungi oleh negara”, tegas Arya Adiwena dalam kererangannya di Jakarta, Senin (20/9/2021).

Menurut dia, serangan ini patut diduga terkait dengan upaya LBH Yogyakarta untuk memberikan pendampingan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dari kasus petani di Wadas hingga warga yang terdampak PLTU di Cilacap.
“Jika serangan seperti ini dibiarkan terjadi tanpa penegakan hukum yang efektif, maka pembela HAM akan terus menjadi target kekerasan dan intimidasi”, tandasnya.

Terkait peristiwa ini, Amnesty International Indonesia mendesak aparat berwenang untuk segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, transparan, dan tidak berpihak terhadap serangan ini dan membawa pelaku ke pengadilan.

Data yang dimiliki Amnesty International Indonesia, tercatat sepanjang 2021 setidaknya ada 101 kasus serangan terhadap pembela HAM dengan total 270 korban.

Untuk itu sebagai salah satu anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia memenuhi komitmen untuk melindungi para pembela hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Pembela HAM yang disepakati 22 tahun silam melalui resolusi Sidang Umum PBB.

Pewarta : Muh. Sanusi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *