BONTANG,kolomnews – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin Rapat Pleno Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Tahun 2026 di Ruang Rapat Dispopar, Senin, 28 September 2026.
Rapat dihadiri Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Ahmad Yani, perwakilan Inspektorat, camat, lurah, serta petugas Program Keluarga Harapan (PKH).
Pembahasan difokuskan pada validasi dan sinkronisasi data calon penerima bantuan agar penyalurannya tepat sasaran.
Agus Haris meminta camat dan lurah bersama petugas PKH memperkuat verifikasi data masyarakat, khususnya kelompok desil 1 hingga 4. Hal ini menyusul masih ditemukannya perbedaan antara data pemerintah daerah dan data BPS.
“Teman-teman di kelurahan, PKH, camat, dan lini sosial saya beri waktu satu bulan untuk merumuskan dan melakukan pemutakhiran data,” ujar Agus Haris.
Sinkronisasi, menurutnya diperlukan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari program bantuan, sementara warga yang kondisi ekonominya telah berubah dapat dievaluasi kembali.
Pemkot Bontang juga akan mendorong sinergi dengan perusahaan agar bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, baik berupa bantuan sosial maupun dukungan peralatan dan permodalan usaha.
Dalam rapat turut dipaparkan data penerima PKH Kota Bontang berdasarkan komponen penerima. Tercatat 4.683 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terdiri atas penyandang disabilitas 171 KPM, balita 442 KPM, lansia 1.101 KPM, siswa SD 1.477 KPM, SMP 793 KPM, dan SMA 699 KPM.
Agus Haris menegaskan, pemutakhiran dan sinkronisasi data menjadi bagian penting untuk memastikan program perlindungan sosial pemerintah berjalan efektif serta bantuan diterima masyarakat yang sesuai kriteria.(ril/kn)
